BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Administrasi
dalam organisasi sejatinya memiliki peranan kunci dalam proses organisasi
tersebut, bahkan menjadi parameter kemajuan organisasi itu sendiri. Jika
administrasi bisa berjalan dengan baik,maka sebuah organisasi akan
mengalami peningkatan kualitas. Sebaliknya, jika administrasi mengalami
masalah, maka organisasi akan mengalami krisis identitas yang harus segera
dibenahi.
Padahal
administrasi adalah proses yang menyeluruh yang melibatkan semua pihak untuk
mewujudkan cita-cita bersama. Dalam ungkapan lain, administrasi merupakan
proses integrasi seluruh kekuatan untuk mewujudkan cita-cita bersama.
Oleh
sebab itu, penguatan kualitas administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan
mengingat tantangan global yang semakin kompleks. Juga masih banyaknya insan
pendidkan yang belum memahami unsure-unsur administrasi dalam menjalankan
sebuah organisasi.
Selain
karena sebab-sebab diatas, Unsur administrasi adalah bagian-bagian yang harus
ada dalam kegiatan administrasi. Tanpa adanya unsur-unsur tertentu,
administrasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik
Hal
itulah yang mendasari penulisan makalah unsur-unsur administrasi ini dengan
harapan. Dengan hal ini diharapkan menambah pemahaman tentang unsure-unsur
administrasi itu sendiri.
B. RUMUSAN
MASALAH
1. Apa unsur Pokok administrasi ?
2. Apa unsur umum administrasi publik ?
C. TUJUAN
PENULISAN
1. Mampu mengetahui unsur pokok
administrasi.
2. Mampu mengetahui unsure umum
administrasi.
BAB II
KAJIAN TEORI
A.
ADMINISTRASI
Ada beberapa pandangan tentang apa
itu admiinistrasi dikutip dari beberapa pakar administrasi, baik dari luar
negeri maupun dari dalam negeri.
Herbert A. Simon mendefenisikan
administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan
bersama.
Leonard D. White mendefenisikan
administrasi sebagai suatu proses yang umum ada pada suatu usaha
kelompok-kelompok, baik dalam ukuran kecil maupun besar.
Menurut Sondang P. Siagian
admnistrasi diartian sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang
manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai
tujuan yang teah ditetapkan sebelumnya.
Menurut The Liang Gie, administrasi
adalah segenap rangkaian kegiatan panataaan terhadap pekerrjaan pokok yang
dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu
Menurut Hadart Nawawi administrasi
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai
tujuan bersama yang teah ditetapkan sebelumnya.
Dari beberapa defenisi diatas, dapat
dirumuskan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang diakukan oleh
sekelomok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif,
efisien dan rasional.
B.
PUBLIK
Publik pada dasarnya berasal dari
bahasa Inggris “public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banak dan rakyat.
Nampaknya kata “publik” diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda- beda
sebagaimana kepentingan mereka. Berikut beberapa defenisi menurut para ahli
Syafie dkk, ,mengatakan bahwa pubik
adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan,
sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang
mereka miliki.
H. George Fredrickson, menjelaskan
konsep “public” dalam lima perspektIf, yaitu (1) public sebagai kelompok
kepentingan, yaitu public dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok
yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) public sebagai pemilih yang
rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu- individu yang berusaha
memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) public sebagai perwakilan
kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan public diwakili melalui suara (4)
public sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu
yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar
mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya dianggap
juga dianggap sebagai public, dan (5) public sebagai warga Negara dalam seluruh
proses penyelenggaraan pemerintahan
dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.
C.
ADMINISTRASI PUBLIK
Menurut Pradjudi Administrasi adalah
administrasi dari Negara sebagai organisasi , dan administrasi yang mengejar
tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.
Arifin Abdulrahman mendefenisikan
administrasi public sebagai ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik
Negara.
Menurut Edward H. Litchfield,
administrasi public adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan
pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai,
digerakan, dan dipimpin.
Menurut Dwight Waldo administrasi
adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya.
Chandler dan plano dalam Keban
(2004: 3), mengatakan bahwa admistrasi adalah proses dimana sumber daya dan
personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,
mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam
organisasi public.
BAB III
PEMBAHASAN
A.
UNSUR POKOK ADMINISTRASI
Disebut juga dengan unsur mutlak
ilmu administrasi. S.P.Siagian membagi atas 4empat unsur pokok dari
administrasi, yaitu: 1) Dua orang manusia atau lebih, 2) tujuan, 3) tugas yang
hendak dilaksanakan, 4) peralatan dan perlengkapan.
1. Dua orang
manusia atau lebih.
Asumsinya
bahwa manusia tidak dapat bekerjama dengan dirinya sendiri tetapi harus
memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Juga manusia memiliki kebutuhan
dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan serba keterbatasan. Karena
itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak
turut serta dalam proses kerjasama itu.
Apabila kita berhasrat mengangkat dan memindahkan
sebuah benda ke tempat lain, akan tetapi tidak dapat mengerjakannya dengan
sendirian, maka tentunya dengan meminta bantuan pada orang lain untuk
bersama-sama mengangkatnya dan memindahkannya. Contoh yang sangat sederhana
tersebut menunjukkan bahwa kerjasama tidak dapat dilakukan oleh hanya satu
orang akan tetapi perlu ada bantuan orang lain.
2. Tujuan
Tujuan ialah
nilai-nilai atau kebutuhan manusia, baik jasmaniah maupun rohaniah yang
diperjuangkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata oleh orang agar dapat
dipenuhi. Dalam perusahaan yang menentukan tujuan adalah yang punya perusahaan,
dalam bidang kenegaraan sesuai asas negara itu, kalau berasaskan monarki
absolut, yang menentukan tujuan adalah raja. Kalau berasaskan kedaulatan
rakyat, yang menentukan tujuan negara adalah rakyat melalui Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) – Indonesia. Tetapi di
dalam prakteknya melalui suatu pendelegasian kekuasaan kepada Administrator
perusahaan, atau Administrator Negara (Perdana Menteri atau Presiden). Jadi
yang menentukan tujuan dalam administrasi adalah Administrator. Tujuan tidak
hanya menjadi milik administrator. Orang yang harus mempunyai gambaran yang
jelas dan memahami tujuan organisasi bukan hanya administrator saja, melainkan
seluruh anggota organisasi yang ada, bahkan pihak luar pun harus mengetahuinya.
Oleh karena itu, administrator dalam menentukan tujuan perlu melibatkan para
pembantunya dan harus memperkenalkan setiap orang agar mempunyai pemahaman yang
sama dan pandangan yang jelas tentang tujuan organisasi yang ia pimpinnya.
3. Tugas dan
pelaksanaannya.
Berbicara mengenai tugas yang hendak dilaksanakan,
orang beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul apabila ada kerjasama. Tidak demikian
halnya. Dengan perkataan lain, kerjasama bukan merupakan unsur administrasi.
Meskipun demikian perlu ditekankan bahwa pencapaian tujuan akan lebih efisien
dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerjasama satu sama lain.
Akan tetapi kerjasama pun, misalnya dalam hal dipaksakan proses administrasi
dapat terjadi, karena dengan paksaan proses administrasi dapat timbul.
4. Peralatan dan
Perlengkapan.
Ada ungkapan dari Thomas Carlile yang mengatakan manusia
dapat berbuat karena alat, tanpa alat ia tidak bisa berbuat apa, dengan alat
maka ia dapat berbuat segala apa. Ungkapan ini menunjukkan pentingnya peralatan
bagi manusia termasuk dalam proses administrasi. Peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung dari berbagai
faktor, seperti: 1) jumlah orang yang terlibat dalam proses itu, 2) sifat
tujuan yang hendak dicapi, 3) ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang
hendak dijalankan, dan 4) sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan
dikembangkan. Barangkali secara “aksiomatis”
dapat dikatakan bahwa semakin sedikit jumlah orang yang terlibat, semakin
sederhana tujuan yang hendak dicapai serta semakin sederhana tugas-tugas yang
hendak dilaksanakan, semakin sederhana pula peralatan dan perlengkapan yang
dibutuhkan.
B.
UNSUR UMUM ADMINISTRASI PUBLIK
Unsur secara
umum berbeda halnya dengan konsepsi unsur administrasi secara khusus bahwa
dalam proses penyelenggaraan administrasi mempunyai unsur-unsur yang merupakan
pola perbuatan manusia dalam bidang administrasi tersebu, yakni: manajemen
publik, organisasi publik, komunikasi pemeriintahan, informasi pemerintahan,
kepegawaian, perbekalan,dan humas pemerintahan.
1. Manajemen Publik
Manajemen
publik sebagai suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi itu
sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Sarjana Oliver
Sheldon (1957) mengatakannya sebagai “the
process by which the execution of a given purposes is put into operation and
supervised” (proses dengan mana pelaksanaan dari suatu tujuan tertentu
dijalankan dan diawasi). Manajemen mempunyai fungsi-fungsi yang sebagian
sarjana berbeda klasifikasi. Menurut Henry Fayol, yaitu: Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemberian komando (comanding), pengkoordinasian (coordinating), pengawasan (controlling).
G.R. Terry dengan akronim POAC (Planning,
Organizing, Actuating, Controlling). The Liang Gie dengan fungsi
perencanaan, pengambilan putusan, pembimbingan, pengkoordinasian, pengendalian
dan penyempurnaan. Dalam perkembangan manajemen telah muncul berbagai
pengetahuan sepertinya: Total quality
management (manajemen mutu terpadu), management
by objectives (manajemen berdasarkan sasaran), Management Information System (Sistem Informasi Manajemen), Manajemen Stratejik, Manajemen Sumber
Daya Manusia dan banyak pengetahuan ekonomi yang memakai istilah manajemen
seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen koperasi, dan
manajemen akuntansi, bahkan pada lembaga pendidikan di bidang ekonomi terbentuk
jurusan/program studi manajemen.
2. Organisasi Publik
Organisasi
public dalam administrasi berperan sebagai wadah atau naungan dari proses
kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang
diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi adalah alat
saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang
orang yang ditempatkan daam sruktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan
dapat di koordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang
menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari selurh badan usaha. Jadi,
organisasi adalah wadah atau tempat terselenggaranya administrasi, dan juga di
dalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok, baik dalam
organisasi itu sendiri maupun keluar.
3. Komunikasi Pemerintahan
secara
konsepsional komunikasi dapat diartikan suatu proses rangkaian penataan, berupa
penyampaian warta, berita atau informasi, baik berupa suara lambing ataupun
kota warna dari satu orang atau beberapa orang
(pihak pertama) kepada orang (pihak) lain untuk suatu tujuan tertentu.
Komunikasi
dapat dilakukan satu arah yang berakibat lebih cepat prosesnya, tetapi kurang
efektif.Selain itu juga komunikasi dapat dilakukan dengan dua arah yang
berakibat lebih lama temponya, namu cukup efektif hasilnya.Sebagaimana
diketahui, komuikasi satu arah dilakukan dalam brieffing yang bersifat kemiliteran,
sedangkan komunikasi dua arah dilaksanakan dalam dialog yang lebih demokratis.
Dengan
komunitas akan terlibat factor pikiran, perasaan, kehendak dan antusiasme.
Karena itu di pergunakan untuk (pengiriman pengetahuan) dan (pengiriman
nilai).Dengan komunikasi terlati kita dapat menguasai pikiran orang lain
(hipnotisme), bahkan dalam peperangan tidak jarang diekspos berita-berita palsu
untuk menakuti lawan.
Akan
halnya komunikasi dalam politik pemerintahan,merupakan penyampaian pesan yang
berkanaan degan fungsi suatu system politik pemerintahan. Sebagai contoh
himbauan pemerintah kepada masyarakat agar mengabdikan diri, berpartisipasi,
atau sebaliknya, pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan masyarakat
lewat partai dan parlemen.Selain itu media masa juga memiliki arti penting
dalam komunikasi politik pemerintahan.
Jadi,
dalam komunikasi diperlukan kesamaan makna terhadap maksud yang hendak di
sampaikan.Komunikasi sangat diperlukan dalam perencanaan, agar kawan
sepekerjaan mengerti arah yang hendak dicapai.Begitu juga dalam pengaturan dan
pengawasan, agar bawahan yang dipimpin tidak melanggar ketentuan.Dengan begitu
komunukasi membuat para pemimpin dapat melimpakan sebagai tugas, wewenang dan
kesepakatannya kepada orang-orang yang dianggap pantas.
Yang
dimaksud degan komunikasi pemerintahan adalah komunikasi public, karena ada
kemungkinan masyarakat banayk ingin menyampaikan keluhannya kepada para
administrator public yang harus melayani, mengartikulasikan, dan megagregasikan
kepentingan public tersebut.Tetapi dapat pula berasal dari birokrat agar
beberapa peraturan dan ketentuan dipahami serta dilaksanakan rakyat banyak.
Ada
kalanya terjadi kesalapahaman karena gangguan komunikasi itu sendiri yang
berakibat timbulnya keresahan antar-ras golongan, agana, dan sub-kesukaan.
Misalnya, tentang masalah peribadatan, pertahanan, toleransi, dan lain-lain.
Karena itu diperlukan komunikasi yang dilakukan setepat-tepatnya sehingga
mempunyai arti penting bagi terlaksananya kerja sama dan koordinasi yang mapan,
efektif, tidak rancu (terjaga reliabilitas dan validitasnya), melalui
dialog-dialog yang produktif.
4. Informasi Pemerintahan.
Dalam
pengetahuan ilmu pengetahuan yang makin canggih kita memasuki era
globalisasi.Mulai dari globalisasi komunikasi sampai pada globalisasi
kekuasaan, bahkan globalisasi mode sekalipun. Desah nafas kegentaran presiden
AS di negerimya bias terlibat dalam sekejap oleh orang awam di pedalaman Irian
Jaya hanya dengan menonton pesawat televise. Dalam waktu beberapa detik
bermiliar uang bias pindah dari suatu Negara ke Negara lain dengan bantuan
mesin facsimile, yang mengirimkan surat kuasa jarak jauh.
Jadi
tidak menutup kemungkinan dalam era globalisasi yang segalanya serba membumi
itu, terjadi imperialism komunikasi.Mereka yang menguasai jaringan komunikasi
serta merta diekspos menjadi serba benar dalam perilakunya.Keslahan
dimodifikasi menjadi kewajaran.
Selain
dari apa yang disampaikan diatas, rasa meingintahuan manusia membuat orang yang
memiliki informasi banyak dikunjungi berbagi pihak. Bahkan ada kebiasaan bahwa
dalam prose ajar mengajar ilmu harus didatangi, sehingga guru harus dicari
bukan mencari, karena akan beresiko pelecehan pada ilmu itu sendiri.
Pemerintah
disuatu daera terpencil senangtiasa dijadikan tempat bertanya, terlebih dalam
timbulnya silang pendapat yang memerlukan pemecahan. Itulah sebabnya keingina
untuk mencundangi pemimpin di pemerintahan di wilaya yang masih tradisional
relative kecil disbanding wilaya yang yag mengaku berpikiran moderat.
Pada
kantor-kantor, baik pemerintah atau swasta, bagi yang menagani masalah berkenaan dengan informasi diberi istilah
bagian publikasi dan dokumentasi. Informasi bagian perekaman peristiwa dapar diberikan setelah kita memiliki
dokumemntasinya baik berupa rekaman kaset, video, catatan tulisa, foto, berbagi
barang peninggalan dan lain-lain. Setelah itu baru dipublikasikan sepanjang
diperlukan.
Jdi,
informasi tetap dipakai prose penghimpunan, pengumpulan, pencatatan, perekaman,
pemotretan, pengolahan, penggadaan, pendistribuan, pengiriman, penyimpanan,
pemeliharaan, pengarsipan, pendokumentasian, penyusutan, pemusnaan,
pengeksposan dan penyebarluaskan, bahkan pemutarbalikan fakta bagi mereka yang
tidak beretika.
Informasi
merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses.
Informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi
tersebut. Haya saja informasi yang diperlukan oleh seseorang belum tentu perlu
bagi orang yang lain karena dapat menjadi tidak baik bagi dirinya atau kelompok.
Informasi medis tentang diagnosis seseorang belum tentu baik bila disampaikan
kepada si pasien penderita, kendatipen maut akan menjelang yang bersangkutan.
Bagi
Gordon B. Davis dan Margaretha H. Olson, informasi umum diinformasiakan sebagai
data yang berguna bagi si penerima. Jadi demikian intimidasi dan pemerintah
kepada masyarakat seperti pedagang kaki lima, asongan, tukang becak,
gelandangan (tuna wisna) tentang isu pengusiran yang tidak manusiawi, menurut
pakar ini bukanlah informasi yang baik.
Informasi
yang benar (valid dan shahih) dapat digunakan untuk membantu pengambilan
keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang
akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang lalu
asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah, dan disaring
mana yang baik, benar dan perlu dismpaikan kepada pihak tertentu.Sebagai abdi
masyarakat maka para administrator public hendaknya menjadi pencari dan sumber
informasi bagi masyarakatnya.
5. Kepegawaian
Administrasi
kepegawaian dapat diartikan bermacam-macam antara lain adalah sebagai berikut :
Sebagai
suatu seni untuk memillih pegawai baru dan memperkerjakan pegawai-pegawai lama
sedemikian rupa sehingga dperoleh atau dicapai hasil dan pelayanan sebesar-besarnya,
baik mengenai ;mutu maupun maupun jumlah dari tenaga kerja tersebut.
Sebagaii
suatu aturan twntang cara mengoordinasikan dan memperlakukan orang-orang yang
bekerja, sedemikian rupa, sehingga mereka masing-masing akan memperoleh hasil
yang sebesar-besarnya sari kemampuannya.
Jadi memperoleh hasil yang sebessar-besarnya dari kemampuannya. Jadi memperoleh
efisiensi yang maksimal untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya, di samping
juga untuk perusahaan dimana merka merupakan bagian dalam menentukan kemajuan
dan hasil-hasil yang optimal.
Sebagai
suatu seni untuk memperoleh, mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang
cakap sedemikian rupa, sehingga fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan organisasi
dapat dilaksanakan dengan efisien dan penghematan yang sebesar-besarnya.
Selain itu,
secara singkat administrasi kepegawaian juga dapat didefenisikan sebagai
berikut.
a.
Keseluruhan
urusan yang berhubungan dengan sumber daya menusia dalam organisasi.
b. Segenap proses penggunaan tenaga
manusia sejak penerimaan hingga pembrhentiannya.
c.
Segenep
aktivitas yang berhubungan dengan masalah pengggunaan tenaga kerja dalam suatu
usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
d. Administrasi kepegawaian adalah
administrasi yang berhubungan dengan segala persoalan pegawai
e.
Administrasi
kepegawaian adalah aktifitas-aktifitas mengikuti perkembangan-perkembangan
organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja organisasi itu kepadanya. Secara
seimbang.
Ilmu
administrasi kepegawaian adalah yang metode, objek, teori sistematikanya berkenaan dengan apa yang
telah disampaikan diatas di atas, karena
point-point tersebut dapat dipelajari dan diajarkan. Karena itu pada gilirannya
akan menjadi disipin tersendiri karena dibutuhkan.
Suatu
moto yang paling tepat untuk
administrasi kepegawaian adalah menampatkan orang yang tepat pada posisi yang
tepat atau dikenal dengan istilah “ the right man in the right place”. Dengan
begitu seseorang akan ditempatkan sesuai porsinya, apalagi mereka yang dididik
khusus untuk bidang tertentu seperti :
a.
Penempatan
dokter sebagai kepala rumah sakit.
b. Penempatan insinyur pada jabatan
teknis.
c.
Penempatan
abri pada jabatan keamanan.
d. Penempatan lulusan STPDN/IIP sebagai
camat.
Tetapi
ada kalanya yang berlaku di suatu Negara atau daerah adalah sebaliknya, yang
menduduki suatu jabatan bukanlah orang yang mampu. Penempatannya pada suatu
jabatan karena pengaruh preasure groups atau spoil system, yaitu pengisian
jabatan-jabatan tertentu (formasi) dengan anggota keluarga sendiri dari pejabat
yang berwenang mengangkat. Ikatan seperti itu bila ada dalam suatu organisasi,
semakin lama semakin sulit diterobos orang lain agar orang lain ikut memegang
peranan , sehingga muncul ikatan primordial yang nepotisme.
Jadi
dalam rangka pengisian jabatan tertentu, kita harus mampu menarik pegawai (baik
yang lama sudah berada di organisasi maupun yang baru akan dicari dari luar
organisasi), menempatkan pegawai (pada posisi yang tepat sesuai kemauan,
praoporsi dan keahlian yang bersangkutan) serta menetapkan jumlah (jenis
kebutuhan, kemampuan penggajian dan keberdayagunaan pegawai tersebut).
Karena
itu yang paling diperhatikan dalam kepegawaian adalah hal-hal sebagai berikut :
a.
Pengadaan
pegawai
Para administrator public
tradisional (primordial) masih berusaha mengangkat familinya (nepotisme) karena
belas kasih atau karena mempertahankan kekuasaan dikemudian hari sebagai
pewarisan.
b.
Pengembangan
pegawai
Para administrator public menyekolahkan
pegawai yang belum mendapa kedudukan agar tidak menuntut keberadaan posisinya.
c.
Penilaian
pegawai
Para administrator public hendaknya
dalam menilai bawahan bukan mencari kesalahan, tetapi menanggulangi kendala,
sekaligus memberi penghagaan kepada yang berprestasi dan sanksi tegas bagi
pelanggaran.
d.
Pemensiunan
pegawai
Para administrator public masih sering dengan ketidaktegaan dan
penghormatannya kepada yag dituakan, mempertahankan masa pensiunan seseorang
bahkan menaikan pangkatnya sebagai modifikasi prestasi.
6. Perbekalan
Cabang ilmu administrasi perbekalan
mempelajari segenap rangkaian kegiatan penataan pengadaan, pencatatan,
pengaturan pemakaian, pemeliharaan, dan penyingkiran benda dalam kerja sama
sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.
Dengan begitu beberapa pokok
administrasi perbekalan yang dipersoalkan antara lain adalah :
a. Penentuan kebutuhan perbekalan
kerja.
b. Pembakuan dan perincian benda
perbekalan.
c. Proses pembelian barang, terdiri
dari :
1) Proses penawaran barang.
2) Proses perundingan barang.
3) Proses pembuatan kontrak barang.
4) Proses pembayaran barang.
d. Prosedur pemakaian barang.
e. Pencatatan dan pengurusan barang
perbekalan.
f. Perawatan, pemeliharaan, dan
penyimpanan barang.
g. Penyingkiran barang yang tidak
diperlukan.
h. Pengurusan dan pemeliharaan gedung.
i. Pengurusan pengangkutan dan
kendaraan.
j. Penyusunan tata ruang kantor.
Diantara
pokok tersebut diatas, teklah terhimpun kelompok- kelmpok pengetahuan yang
cukup luas, diantaranya administrasi harta benda yang tidak hanya mengurusi
barang-barang tetapi sampai pada tejadinya korupsi dan kolusi antara pejabat
dan pengusaha. Begitu juga administrasi tata ruang kantor (perkantoran) tidak
hanya mengurusi meja dan kursi, tetapi juga mengurusi factor lain yang
mempengaruhi ruang kerja seperti cahaya, warna, udara, dan suara.
Jadi
perbekalan yang mengelola pengadaan barang ini dalam suatu kantor memamng
sangat penting, karena proses produksinya tidak akan berjalan lancer apabila
bahan-bahan yang diperlukan tidak tersedia
dan peralatan tidak ada atau rusak, atau belum siap pakai, yaitu pada
saat dan selama kegiatan untuk menghasilkan sesuatu berlangsung. Untuk itu
sebelum instruksi melaksanakan pekerjaan diberikan, perlu dipersiapkan semua
bahan yang diperlukan. Bahan baku harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan
mutu yang terplilih.
Begitu
pentingnya bagian pengadaan perbekalan ini sehingga pada suatu kantor
(organisasi) pembiayaannya dipersiapkan khusus. Hal ini yang membuat munculnya
kemungkinan untuk terjadinya korupsi dan kolusi misalnya :
a. Apabila bagian keuangan dan bagian
perbekalan, bekerja sama atau dikepalai oleh satu orang, maka dapat terjadi
manipulasi fakta melalui faktur dan kuitansi pembayaran, tentang harga, biaya,
dan honor yang sebenarnya.
b. Apabila bagian kepala yang
peosisinya menentukan sering menerima komisi, pemberian, parcel, hadiah, dan
sejenisnya dari pengusaha, pada giliran berikutnya sang pengusaha dapat menekan
memenangkan tender jual beli dan penyetoran barang yang tidak diinginka
mutunnya.
7. Humas Pemerintah
Hampir
di semua organisasi dibentuk bagian Humas atau singkatan dari hubungan
masyarakat yang merupakan unsur
Administrasi pulik yang bertujuan untuk mernciptakan jasa baik
organisasi public dalam menyamikan informasi kepada khalayak ramai diminta atau
tidak diminta, tentang berbagai kegiatan yang sudah, maupun yang akan
dikerjakan.
Pejabat
Humas adalah seorang yang mewakili organisasinya, yang bertugas untuk mengabdi
kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi dan menekankan pada moral dan
sikap yang baik, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi sumber,
saluran, corongan dan terompet organisasi public.Dari informasi yangb baik
inilah diharapkan terperihara citra yang baik dari organisasi public yang
diwakilinya.
Di
Indonesia, organisasi sipil dan militer,departemen dan non-departemen ,
pemerintah dan swasta, memiliki humas. Secara nasional dibentuk departemen
penerangan, dipimpin seorang mentri dengan pembagian unit kerja yaitu pembagian
radio, televise, dan film, pembinaan presss dan grafika, serta penerangan umum.
Sebagai penjabaran di provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dibentuk kantor
wilayah, kantor departemen kabupaten, dan juru penerang.
Sebagai
terompet pemerintah, Humas pemda harus dapat mengantisipasi harus terjadinya
SARA ( Suku, Agama, Ras Antargolongan). Tetapi bukan memanipulasi fakta. Di
Negara kesatuan Republic Indonesia yang terdiri dariberaneka ragam suku bangsa,
agama, budaya, kedaerahan ( ras, pulau, adat kebiasaan, golongan) sangat
memungkinkan timbulnya keresahan persitegangan, namun untuk solusinya bukan
berarti pengebirian demokrasi.
Sebagai
contoh, sewaktu suatu pemda menginginkan kepala daerah yang berbeda dengan
keinginan pemerintah pusat, sehingga pemilihan kapala daerah yang sudah diatur
pemerintah pusat berubah pada hari pelaksanaannya,para wartawan (salah kaprah)
pemberitakan akan terjadinya separatisme tahun lima puluhan.
Karena
itu agar tidak terjadi perbadaan pendapat antara pusat dan daerah, DPRD
biasanya melakukan negosiasi sebelum tunggal pelaksanaan pemilihan kepala
daerah, hal ini memang tidak sepantasnya terjadi karena perbuata perpolitikan
daerah pun menjadi teaterisme.Namun lebih tidak pantas lagi apabila diekspos
secara awam kepada public.Itulah sebabnya profesionalisme di bidang kehumasan
sangat diperlukan pada setiap pemda baik tingkat I maupun II.
Selanjutnya
dengan pengertian sebagaimana yang diharapkan, masyarakat akan memberikan perhatian,
kerja sama, dan bahkan tanggapan positif sesuai dengan maksud dan missi atau
organisasi disampaikan. Dengan begitu Humas pemda merupakan perwujudan sebagian
dari komunikasi keluar yang menjadi unsur primer organisasi.
Dengan
demikian Humas pemda dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan menyampaikan
informasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemda setempat
sebagai organisasi public resmi dengan masyarakat serta berbagai unit kerja
baik instansi vertical maupun dinas otoom sendiri, agar mendapat dukungan dan
tanggapan positif, sebagai usaha pelayanan informasi publikas, dokumentasi
dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa unsur pokok administrasi atau unsure mutlak administrasi
terdiri atas : 1) Dua orang manusia atau lebih, 2) tujuan, 3) tugas yang hendak
dilaksanakan, 4) peralatan dan perlengkapan.
Sedangkan Unsur secara
umum berbeda halnya dengan konsepsi unsur administrasi secara khusus bahwa
dalam proses penyelenggaraan administrasi mempunyai unsur-unsur yang merupakan
pola perbuatan manusia dalam bidang administrasi tersebu, yakni: manajemen
publik, organisasi publik, komunikasi pemeriintahan, informasi pemerintahan,
kepegawaian, perbekalan,dan humas pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA
Syafie
Kencana Inu, dkk. 1999. Ilmu Administrasi
Publik. Jakarta : Reneka Cipta
Pasolong
Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik.
Bandung : Alfabeta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar