BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup
semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai
administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga
unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan
kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita
dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan
pemerintahan atau adminsitrasi publik. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai
berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi publik.
Administrasi publik juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum
dapat dilihat dalam Trias Politica yaitu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif.
Administrasi publik meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang
berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi
publik dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial,
unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan
(performance) administrasi publik.
B. Rumusan Masalah
Dari latar
belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :
1)
Apa Pengertian
Sistem Administrasi Publik?
2)
Bagaimana
Sejarah Administrasi Publik?
3)
Bagaimana
Paradigma Administarsi Negara ke Admnistarsi Publik
4)
Apa Sistem
Administrasi Publik di Indonesia?
C. Tujuan
Adapun tujuan
yang dapat dicapai, sesuai permasalahan di atas.
1)
Makalah ini
dibuat untuk mengetahui dan memahami
sejarah dan perkembangan administasi publik hingga saat ini.
2)
Makalah ini
dibuat untuk mengetahui paradigma administrasi negara ke administrasi publik
3)
Makalah ini
dibuat untuk memahami sistem administrasi publik di indonesia.
4)
Makalah ini
dibuat ntuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara.
D. Manfaat
1) Memahami
sejarah dan perkembangan administrasi publik hingga saat ini
2) Memahami
paradigma administrasi negara ke administrasi publik
3) Memahami sistem
administrasi publik di indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN
SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK
A.
Pengertian Administrasi
Secara etimologis, istilah administrasi
berasal dari bahasa inggris dari kata administration yang bentuk infinitifnya
to administer dan diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct
(mengarahkan, menggerakkan). Kata administrasi juga terdapat dalam bahasa
belanda yaitu administratie yang mempunyai pengertian mencakup stelselmatige
verkrijging en verwiking vangegeven (tata usaha), bestuur (manajemen dari
kegiatan organisasi), dan beheer (manajemen darisumber daya). Istilah
administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat (Kontinental)
melalui penjajahan Belanda.
Dalam pengertian sempit kata
administrasi merupakan penyusunan atau pencatatan data dan informasi secara
sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan
memperoleh kembali data tersebut secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu
sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (clerical
work, office work).
Berikut ini definisi dari kata
administrasi secara sempit.:
“Kegiatan administrasi meliput
pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam
organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan” (J. Wajong, 1962 dalam
Studi Tentang Ilmu Administrasi, Drs. Ulbert Silalahi, MA, 2005).
“Administration may be defined as the
organization and direction of human and material resources to archive desired
ends” (Administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan pengerahan
sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
(J.M.Pfiffner, 1954 dalam Sketsa Administrasi Publik, Drs. H. Imam Hardjanto,
MAP, 2007). Sesungguhnya istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja
sama yang dilakukan manusia atau sekelompok manusia sehingga tercapai tujuan
yang diinginkan seperti yang diungkapkan oleh The Liang Gie yang dikutip oleh
Inu Kencana Syafiie dalam Ilmu AdministrasiPublik, 2006.
“Administrasi adalah segenap rangkaian
kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yangdilakukan oleh sekelompok orang
dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.
B. Pengertian
Publik
Istilah Publik berasal dari bahasa
Inggris public yang berarti umum, masyarakat atau negara dan dipakai
berganti-ganti seperti public offering (penawaran umum), Public Ownership
(milik umum), public Service (pelayanan masyarakat), Public Interest
(kepentingan masyarakat), Public Authorities (otoritas negara) dan public
Building (gedung negara). Kata Publik sendiri dalam Bahasa Indonesia
didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir,
perasaan, sikap, harapan dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan
nilai-nilai yang mereka miliki. (Inu Kencana Syafiie, 2006).
Kata publik
dalam kesempatan ini, tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat,
warganegara ataupun rakyat karena adanya perbedaan arti dari kata-kata
tersebut.
C. Pengertian
Sistem
Biasanya sistem diartikan orang sebagai
suatu rangkaian susunan berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan
menyeluruh (global). Atau dapat juga diartikan sebagai rangkaian
kenyataan-kenyataan, prinsip, peraturan, mulai dari perencanaan, tatacara,
jalan pelaksanaan pekerjaan sampai pada fungsinya.
Menurut Gabriel
A. Almond dan Bingham G. Powell dalam Ilmu Administrasi, Inu Kencana Syafiie,
2006 :
A system
implies the interdependence of parts, and boundary between it and its
environment. By interdependence we mean than when the characteristics of one
part in a system change, all the other parts and the system as whole are
affected.
Jadi, menurut Almond dan Powell ini
suatu system memperlihatkan hubungan antar bagian dan pembatasan antar bagian
tersebut dengan lingkungannya. Dalam hubungan ini kita dapat mengartikan bahwa
ketika sifat khas suatu bagian dari sistem berubah, maka masing-masing bagian
maupun keseluruhan bagian lain akan ikut terpengaruh.
D.
Pendefinisian Administrasi Publik.
Ø Banyak para ahli yang memberikan
definisi pada administrasi publik diantaranya sebagai berikut :
Menurut Prajudi
Atmosudirjo : Administrasi public adalah administrasi dari Negara sebagai suatu
organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang
bersifat kenegaraan.
Menurut Edward
H. Litchfield : Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana
bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan
tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.
Menurut Goerge
J. Gordon : Administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik
yang dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan
penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan
legislatif, eksekutif serta pengadilan.
Menurut Felix
A. Nigro dan Lloyd G. Nigro :Administrasi Publik adalah suatu kerjasama
kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
Ø Administrasi publik meliputi ketiga
cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan
diantara mereka.
Ø Administrasi publik mempunyai peranan
penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian
dari proses politik.
Ø Administrasi publik sangat erat
kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perseorangan dalam
menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
Ø Administrasi Publik dalam beberapa hal
berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.
Dari pendefisian diatas jelas sekali
menunjukkan peran dan keterlibatan administrasi negara dalam proses politik,
bentuk pelayanan, dan melibatkan organisasi pemerintah/negara. Karena objek
dari disiplin Ilmu Administrasi Publik adalah pelayanan publik sehingga yang
utamanya dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik atau organisasi
pemerintah/negara.
E.
Karakteristik Administrasi Publik
Berikut ini
adalah karakteristik Administrasi Publik yang membedakannya dengan administrasi
niaga :
ü Administrasi Publik bertujuan untuk
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
ü Pelayanan yang diberikan oleh administrasi
publik bersifat lebih urgen.
ü Pelayanan yang diberikan oleh
administrasi publik bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat administrasi publik lebih banyak berdasarkan
kebijakan publik (legalistic approach).
ü Dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga pasar.
ü Administrasi negara dalam kegiatannya
selalu ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat (social walfare).
ü Pelaksanaan dan hasil pelayanan
tergantung pada penilaian oleh masyarakat banyak dan meminta pertanggungjawaban
publik.
Sebegitu luasnya ilmu administrasi publik sehingga dapat pula mencakup
ilmu-ilmu sosial lain terutama memiliki objek materialnya negara antara lain
Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara sendiri
serta Ilmu Filsafat yang menjadi sumber keilmuan.
Gambar berikut menjelaskan hubungan antara ilmu administrasi publik dengan
ilmu-ilmu kenegaraan yang lain :
Ilmu Politik → Fokus : Kekuasaan→ Ilmu Pemerintahan → Fokus : Gejala Pemerintahan → Ilmu Negara → Fokus : Konstitusi → Ilmu
Administrasi Publik → Fokus : Pelayanan → Ilmu Hukum Tata Negara → Fokus : Peraturan Negara
2. SEJARAH
ADMINISTRASI PUBLIK
Sejarah adaministrasi publik dimulai dengan Tuntutan akan
pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit
dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumberdaya mewarnai perkembangan
kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama,
baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa
dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap
individu, organisasi bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive.
Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradapan manusia namun
pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukan
kompleksivitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan
sistem administrasian yang kompleks .
Ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia,
bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai
aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat-menyurat yang sering juga di sebut
dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi
memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi dan
sebagai institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan
tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap
kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Demikian pula dalam penyelenggaran suatu negara dan
pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat
kompleks yang sering disebut dengan Administrasi Negara. Sejalan dengan
perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk menekankan
bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik (Public Service).
Sejarah Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia
(SAPRI) dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus
tahun 1945. Sejak itu berbagai perubahan Sistem Administrasi Publik telah kita
lalui mulai kepemimpinan Ir. Sukarno selaku Presiden RI Pertama hingga masa
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Perkembangan Sistem
Administrasi Publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950- an dan
dikenal dengan nama Sistem Demokrasi Liberal.
3. SEJARAH
PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Teori dan
konsep dari Ilmu Administrasi Publik telah berkembang dari waktu ke waktu
sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia. Perkembangannya
dari Ilmu Filsafat yang objeknya tidak terbatas sampai pada disiplin ilmu
eksakta dan sosial yang mengkhususkan pada bidang bahasan tertentu saja seperti
Administrasi publik ini.
Adapun
perkembangan Ilmu Administrasi Publik dapat disebut sebagai berikut :
Administrasi Ortodok → Administrasi Publik – Administrasi Negara Baru → New Public
Management → Beyond The New
Public Administration →Refounding Public administration
Sebelum babak
administrasi ortodok telah dikenal adanya praktek-praktek administrasi yang
lebih dikenal sebagai seni seperti pada masa peradapan Mesopatamia, Babilonia,
Mesir dan Cina serta Yunani dan Romawi.
Pada permulaan
abad Masehi perkembangan administrasi berkembang lebih maju. Hal ini tampak
dalam praktek-praktek administrasi, manajemen dan organisasi yang dikembangkan
oleh gereja Roma Katolik.
Niccolo
Machiavelli merupakan orang yang memberikan konstribusi secara individual yang
sangat besar terhadap pemikiran administrasi dan manajemen dengan membuat
analisis sistematis tentang Prince’s Job dalam bukunya The Prince dan The
Discources.
Administrasi
sebagai seni semakin berkembang di Eropa dengan menekankan bahwa perekonomian
suatu negara akan bisa kuat apabila kegiatan administrasi dan manajemen
dilaksanakan dengan baik. Pemikiran ini dipelopori oleh tiga kelompok ahli
ekonomi di Eropa, yaitu kaum Kameralis di Jerman, Prusia dan Austria, kelompok
Merkantilis dan Inggris dan kelomok Fisiokratik di Perancis. Mereka percaya
bahwa kedudukan negara mengusahakan maksimasi persedian-persediaan materil.
Seiring dengan
terjadinya revolusi industri di Eropa mempunyai dampak dinamik terhadap
pemikiran- pemikiran administrasi dari job centered menjadi human centered atau
orientasi produktivitas menjadi orientasi pengembangan SDM.
Administrasi
ditelaah secara ilmiah baru mulai dilakukan pada akhir abad 19 atau awal abad
20, yang dipelopori oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol dengan memunculkan satu
teori dan pendekatan bagi perkembangan studi administrasi yang disebut
administrative management theory atau yang disebut juga teori administrasi
umum.
Nicholas Henry
memilah-milah bahwa ada enam kelompok corak berpikir para pakar tentang
keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu sebagai berikut :
a.
Paradigma
dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti
Frank J. Goodnow dan Leonard D White.
Menurut pendapat tokoh diatas, fungsi politik ada kaitannya dengan
pembuatan kebijakan publik. Sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut.
b.
Paradigma
prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick
dan L. Urwick.
Disini ada dua pandangan tentang administrasi publik yaitu :
ü Administrasi Publik sebagai ilmu murni
berlandaskan dalil-dalil sosial.
ü Administrasi Publik yang dikembangkan
kearah kebijakan publik berdasarkan aplikasi ilmu politik, ilmu ekonomi dan
ilmu sosiologi.
c. Paradigma
kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan
Amitai Etzioni.
Paradigma ini memandang Administrasi Publik bersifat internal, yaitu
mempelajari perumusan dan implementasi kebijakan publik dan sebagai ilmu
politik yang bersifat eksternal yang mempelajari masyarakat dan
perubahan-perubahan politik.
d. Paradigma
hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan
Robert Kahn.
e. Paradigma
pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan
dan Gordon Tullock.
f.
Paradigma
administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H.
Frederickson.
Paradigma ini menganggap administrasi publik sebelumnya
kurang perhatian terhadap perubahan sosial dan kurang memperhatikan tuntutan
kebutuhan publik. Pada saat ini telah berkembang Administrasi Publik yang
menekankan pada pendekatan manajemen baru berorientasi pada pencapaian tujuan
(goal governance) untuk memecahkan masalah-masalah publik dan populer dengan
istilah Reinventing Government dan Good Governance. Paradigma baru ini berusaha
menghilangkan praktek birokrasi yang terlalu hierarkis dan menyebabkan biaya
operasional tinggi (high cost economy)
4. PARADIGMA
ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK
Pergeseran
paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam
pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :
Ø Pembangunan
administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam
pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.
Ø Menerjemahkan
publik admiinistrasi menjadi administrasi tidak bisa diterjemahkan dengan
pendekatan kekuasaan yang dipergunakan oleh pemerintah saat itu.
Ø Menterjemahkan public administration menjadi
administrasi negara tidak bisa dikatakan salah melainkan sesuai dengan suasana
lingkungan yang sedang dihadapi oleh administrasi negara di Indonesia.
a.
Di awal pidato
Prof. Soempono :
“Administrasi Negara atau Public administration biasanya yang dimaksud ialah bagian dari
keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam
pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di tingkat
pusat maupun daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah (Public Policy)”.
Walaupun Public Administration diterjemahkan
administrasi negara sebagai perwujudan perhatiannya pada kegiatan negara akan
tetapi pelaksanaan administrasi negara itu ditujukan untuk kepentingan
publik/masyarakat. Dengan demikian perhatian utama dari administrasi negara
adalah kepentingan masyarakat (Prof. Soempono).
Leonald D. White : Besarnya
administrasi negara dan luasnya kegiatannya tergantung pada harapan-harapan
rakyat akan jasa-jasanya untuk menyelenggarakan atau melindungi
kepentingan-kepentingannya.
b.
Revitalisasi
sektor Public menghadapi Keterbukaan
Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr.
Sofian Effendi, MPIA).
Intinya mengenai reformasi sektor publik yang dalam
literatur administrasi dinamakan dengan reformasi administrasi (Caiden, 1991), Reinventing Government (Osborne&Gaebler,
1993) atau Government Renewal (Government
Canada, 1990). Woodrow Wilson, dgn
tulisan “The Studi Of Public
Administration” (Jurnal Political Science Quarterly edisi Juli 1887) yg
dipandang sebagai Tonggak kelahiran Ilmu Administrasi Negara Modern, melalui
tulisan ini memberikan kritik yang tajam terhadap sistem administrasi negara
Amerika Serikat yang telah usang karena didasarkan pada Spoil Sistem (Sistem Konco). Sebagai pengantinya Wilson mengusulkan
suatu sistem Meritokrasi (Meritocratic System).
Agenda yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi
di sektor publik (Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA) :
Ø Reformasi sektor publik harus ditujukan
kepada peningkatan kemampuan, profesionalisme dan netralitas birokrasi.
Ø Intervensi pemerintah yang terlalu
besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengandung penuh keterbatasan serta telah
menyebabkan inefisiensi yang sangat besar.
“Birokrasi
publik harus mengalami pergeseran nilai dari Otoriterianisme birokratis ke
Otonomi Demokratis. Dari Negara pejabat menjadi negara pelayan”.
Ø Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah
Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof.
Miftah Thoha).
ü Selama 32 Tahun
semasa pemerintahan orde baru, birokrasi pemerintah tidak bisa digolongkan ke
dalam tatanan yang demokratis. Birokrasi waktu itu sangat kuat, sentralis, dan
otoritarian.
ü Titik berat
kekuasaan berada di tangan penguasa birokrasi pemerintah bukan terletak di
tangan rakyat.
ü Demokrasi tanpa
kontrol rakyat merupakan cacat yang tidak bisa diampuni.
ü Sistem
birokrasi pemerintah yang menjamin adanya netralitas dari tarikan dan
intervensi kekuatan politik yang dimainkan oleh partai-partai politik yang
berkuasa dalam pemerintahan.
Ø Reorientasi
Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar
Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA)
ü Kebingungan
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ilmu Administrasi Publik?
ü Ilmu
Administrasi Publik yg sebaiknya dikembangkan di Indonesia?
ü Sistem
pemerintahan, politik dan lingkungan budaya yang berbeda membuat konsep, teori,
dan pendekatan yang dikembangkan oleh American
Public Administration sering tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk
menjelaskan fenomena Ilmu Administrasi Publik di Indonesia.
ü Apakah Ilmu
Administrasi Publik itu adalah bagian dari Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik?
Ø Administrasi
Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas
Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo)
ü Terjadi
pergeseran titik tekan dari Public
Administration di mana negara menjadi salat satu agen tunggal implementasi
fungsi negara menjadi Public
Administrationyang menekankan fungsi pemerintahan atau negara sebagai public service.
ü Telah terjadi
perubahan makna Public sebagai
negara, menjadi public sebagai masyarakat.
ü Pendekatan
(Approach) tidak lagi kepada negara tetapi lebih kepada masyarakat atau
Customer’s Oriented atau Costumer’s Approach.
ü Dari Government
yang berorientasi pada “Otoritas” menjadi Governance yang berorientasi pada
“Kompatibilitas”.
ü Administrasi
Publik (Negara) tidaklah melepaskan diri atau terlepas sama sekali dari
kehidupan atau masalah negara.
ü
5. PERAN ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK DI MASA DATANG
Rene Magritte seorang pelukis surrealist Belgia,
lukisannya itu berjudul “Ceci n’est pas
une pipe” (This is not a pipe). Suatu gambaran atau lukisan tentang sesuatu
itu memang bukan realita dari sesuatu itu. The
picture of thing is not the thing (Peter dan Waterman Jr., 1982). Lukisan
pipa tidaklah sama dengan aslinya sebagai pipa.
Administrasi publik (negara) selama ini selalu
diasumsikan sebagai upaya melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap
bagaimana realita benda tersebut. Sehingga karenanya administrasi publik
dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap setiap reformasi dibidang
pemerintahan.
Di Indonesia Ilmu Administrasi publik merupakan kumpulan
sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa,dan yang jauh
dari harapan rakyat. Kumpulan sketsa itu tidak berkehendak untuk dilaksanakan
dalam realita. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan
yang lalu karena didukung oleh sistem administrasi yang berbentuk sketsa tersebut.
Administrasi pemerintahan sengaja dibuat tidak baik dan kacau, agar
penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak bisa diketahui dan dikontrol oleh
rakyat.
Kutipan cerita sepenggal tentang pelukis Belgia itu
dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada kita bahwa Ilmu Administrasi Publik
tidak hanya terbatas pada gambar saja melainkan suatu disiplin ilmu yang bisa
meminjam istilahnya Peter Senge (1990) putting
the ideas into practice.
Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya
tata kepemerintahan yang demokratis dan amanah. Oleh karena itu, peran Ilmu
administrasi publik (negara) di masa-masa yang akan datang sangat tergantung
bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru
dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.
BAB VI
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Administrasi
Publik (Inggris: Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu
bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara
yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang
berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik,
administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara
negara.
Paradigma dalam Administrasi Publik
1) Paradigma
dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti
Frank J. Goodnow dan Leonard D White.
2) Paradigma
prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick
dan L. Urwick.
3) Paradigma
kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan
Amitai Etzioni.
4) Paradigma
hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan
Robert Kahn.
5) Paradigma
pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan
dan Gordon Tullock.
6) Paradigma
administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H.
Frederickson.
Pergeseran
paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam
pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :
1) Pembangunan
administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam
pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.
2) Revitalisasi
sektor Public menghadapi Keterbukaan
Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr.
Sofian Effendi, MPIA).
3) Demokrasi dalam
Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru
Besar Prof. Miftah Thoha).
4) Reorientasi
Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar
Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA).
5) Administrasi
Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas
Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo).
Peran Ilmu
administrasi publik (negara) di masa-masa yang akan datang sangat tergantung
bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru
dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.
B.
SARAN
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini banyak sekali terdapat
kekurangan dan kelemahan, baik dalam penulisan, dan materi yang penulis
sajikan, untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun guna sebagai bahan introveksi penulis untuk makalah yang yang akan
datang
DAFTAR PUSTAKA
Miftah,Thoha,2008.
Ilmu
Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu
Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia,
Silalahi,
Ulbert. 2011. Stidi Tentang Ilmu Administrasi Negara.Bandung: Sinar Baru
Algesindo
http://leopoldachapter2.blogspot.com/2009/07/sejarah-pemikiran-administrasi-negara.html
http://id.w
ikipedia.org/wiki/ Administrasi publik
http://www.slideshare.net/taufin/sejarah-perkembangan-administrasi-publik-di
indonesia
http://birokrasi.kompasiana.com/2013/12/29/ilmu-administrasi-negara-620503.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar